Subsidi Pekerja Terdampak Pandemi
Pemerintah Tunda Pencairan Subsidi Gaji Rp 600.000 untuk Karyawan, Menaker: Kami Mohon Maaf
Ida Fauziyah menjelaskan, penundaan terpaksa dilakukan karena harus dilakukan pengecekan kembali terhadap data yang diserahkan oleh BP Jamsostek.
Editor: Irsan Yamananda
lihat foto
TRIBUNNEWSMAKER.COM - Pemerintah menunda penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) kepada karyawan.
Seperti diketahui, rencana tersebut sedianya dijadwalkan pada 25 Agustus 2020 ini.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan, penundaan terpaksa dilakukan karena harus dilakukan pengecekan kembali terhadap data yang diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).
Ida pun meminta maaf terkait penundaan pencairan ini.
"Kalau di juknisnya (petunjuk teknis) waktu paling lambat empat hari untuk melakukan check list."
"Jadi 2,5 juta (pekerja batch pertama) kami mohon maaf, butuh kehati-hatian untuk menyesuaikan data yang ada," ujar Ida di Jakarta, Senin (24/8/2020) seperti dikutip dari Kompas.com.
• Penyaluran BLT Rp 600.000 untuk Karyawan Swasta Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Ditunda, Ini Alasannya
• BLT Rp 600.000 untuk Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Ditunda, Ini Jadwal Pencairan Terbarunya
• Cara Cek Penerima Bantuan Rp 600.000 di BPJS Ketenagakerjaan via Aplikasi, Situs Resmi dan SMS
Meski demikian, Menaker memastikan bahwa penyaluran subsidi gaji karyawan untuk tahap pertama sebanyak 2,5 juta pekerja bakal disalurkan pada Agustus ini.
"Kami butuh waktu, 2,5 juta itu bukan angka yang sedikit."
"Kami memang menargetkan bisa dilakukan transfer itu dimulai dari akhir bulan Agustus ini," kata dia.
Hingga saat ini, BP Jamsostek sudah mencatat sekitar 13,7 juta nomor rekening pekerja.
• KABAR TERBARU Pencairan BLT Rp 600 Ribu Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Ditunda, Ini Alasannya
"Calon penerima subsidi gaji atau upah dari BPJS Ketenagakerjaan tadi Pak Dirut (BP Jamsostek) menyampaikan rekening yang sudah masuk 13,7 juta."
"Masih ada dua juta lagi yang masih dalam proses."
"Karena datanya itu masih membutuhkan validasi data dari BPJS Ketenagakerjaan," ucapnya.
"Maka, kami tadi menerima untuk batch pertama 2,5 juta."
"Nah, dari 2,5 juta ini, kami akan melakukan check list untuk mengecek kesesuaian data yang ada," tambah dia.
