Ganjar Pranowo Tak Akan Hukum Warga yang Tolak Divaksin Covid-19, Sebut Sosialisasi Lebih Penting

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tak akan memberi sanksi bagi warga yang menolak divaksin Covid-19.

Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo menanggapi Perpres Nomor 14 Tahun 2021 yang sudah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam Perpres tersebut mengatur tentang mekanisme pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia termasuk sanksi bagi penolak vaksinasi.

Ganjar mengaku akan mengutamakan upaya persuasif dan sosialisasi dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19.

Sehingga, diharapkan mampu menyadarkan masyarakat soal pentingnya vaksinasi.

Ia mengatakan, jika ada warganya yang enggan divaksin maka pilihannya adalah ditunda.

Baca juga: Petugas Dinsos Pekalongan Dianggap Persulit Korban Banjir, Asyik Karaoke, Ganjar Pranowo Bertindak

Baca juga: Fakta Soal Agama Ganjar Tak Pernah Bersyukur, Gubernur Jateng Anggap Masukan, Klarifikasi Penerbit

“Ya karena keluar aturan tentang sanksi, saya tidak mau ada perdebatan soal ini," kata Ganjar seusai dalam rapat mingguan dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin secara virtual, di Gedung A Lantai 2 Kantor Gubernur Jateng, Senin (15/2/2021). 

"Jadi yang belum setuju bisa kita arahkan kita tarik ke belakang saja (ditunda),” ujarnya, seperti dikutip dari Jatengprov.go.id.

Menurutnya, jika ada yang tak mau bahkan menolak divaksin, hal itu karena mereka butuh diyakinkan dan butuh diberi data.

“Yang belum setuju mungkin butuh diedukasi, butuh tahu, butuh dikasih data, butuh yakin,” jelasnya.