Jawab Pemandangan Umum 7 Fraksi DPRD Klaten, Bupati Klaten Tegaskan 2 Hal yang Jadi Prioritas Daerah

TRIBUNNEWSMAKER.COM, KLATEN – Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menegaskan dua prioritas utama pemerintah daerah, yakni digitalisasi pajak dan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi, dalam Rapat Paripurna DPRD Klaten, Kamis (6/11/2025).

Pemerintah Kabupaten Klaten memastikan langkah strategis dalam dua sektor penting yakni penguatan sistem pajak digital dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Hal itu disampaikan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dalam Rapat Paripurna DPRD Klaten saat memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Klaten, Edy Sasongko, dan dihadiri jajaran Forkopimda, pejabat Pemkab Klaten, serta perwakilan tujuh fraksi DPRD.

Menanggapi pandangan Fraksi Partai Gerindra, Hamenang menjelaskan pemerintah daerah telah menyiapkan langkah mitigasi komprehensif untuk menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi di wilayah Klaten.

“Pemerintah daerah telah melakukan apel kesiapsiagaan bencana, sosialisasi dan mitigasi, peningkatan kapasitas relawan serta jejaring dalam pengelolaan informasi kebencanaan,” kata Hamenang.

Ia menambahkan pemerintah juga telah menyiapkan logistik dan peralatan serta mengalokasikan anggaran penanganan bencana di tiap kecamatan melalui program Klaten Kencana dan belanja tidak terduga (BTT). 

“Dalam rangka penanganan kebencanaan termasuk menghadapi bencana hidrometeorologi, sudah dialokasikan anggaran di masing-masing kecamatan pada program Klaten Kencana serta akun belanja tidak terduga,” ujarnya.

Selain isu kebencanaan, Hamenang juga menyoroti pentingnya digitalisasi sistem pajak bumi dan bangunan pedesaan-perkotaan (PBB-P2) untuk mencegah ketidaksesuaian data.

Baca juga: DPRD Klaten Bentuk Pansus Bahas Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

“Digitalisasi sistem pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tetap menjadi prioritas,” tegasnya.

Namun, pemerintah juga tetap menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang belum seluruhnya dapat mengakses sistem digital.

“Karena masih ada masyarakat yang membutuhkan sistem manual, maka pemerintah daerah juga menyesuaikan kondisi tersebut dengan tetap menjalankan sistem manual melalui petugas umum,” sambungnya.

Menutup penjelasannya, Bupati berharap seluruh masukan fraksi dapat memperkuat kualitas pembahasan Raperda PDRD dan mendorong peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Klaten.

“Mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengiringi kita untuk memasuki tahapan pembahasan berikutnya,” ucap Hamenang.

Agenda rapat tersebut juga menetapkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) PDRD yang akan melanjutkan pembahasan bersama pemerintah daerah secara lebih mendalam. (TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo)