Jawab Pemandangan Umum 7 Fraksi DPRD Klaten,Bupati Klaten: Strategi Tingkatkan Pelayanan Pajak & PAD

TRIBUNNEWSMAKER.COM, KLATEN – Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo memaparkan berbagai langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan pajak serta memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) saat menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Klaten, Kamis (6/11/2025).

Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Klaten yang digelar di Ruang Paripurna, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyampaikan jawaban atas pandangan umum tujuh fraksi terhadap Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko, didampingi para wakil ketua dan dihadiri Forkopimda, pejabat Pemkab Klaten, serta tamu undangan.

Dalam penjelasannya, Bupati Hamenang mengungkapkan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pelayanan prima kepada wajib pajak.

“Langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan prima kepada wajib pajak adalah meliputi melakukan pelayanan pajak secara online dan memberikan kemudahan dalam pembayaran kepada wajib pajak dengan bekerja sama dengan perbankan dan loket-loket pembayaran secara online,” ujar Hamenang.

Ia juga menegaskan Raperda PDRD kali ini tidak mengubah tarif pajak, melainkan hanya melakukan penyesuaian administratif hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

“Raperda tersebut tidak mengalami perubahan tarif tetapi hanya dilakukan penyesuaian terhadap hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Baca juga: Jawab Pemandangan Umum 7 Fraksi DPRD Klaten, Bupati Klaten Tegaskan 2 Hal yang Jadi Prioritas Daerah

Selain peningkatan pelayanan pajak, pemerintah daerah juga menyiapkan langkah konkret untuk memperkuat sumber pendapatan asli daerah.

Langkah itu antara lain melalui pendataan objek pajak baru, peningkatan pengawasan, kemudahan pelaporan dan pembayaran, serta kerjasama lintas instansi.

Bupati menambahkan, SDM perangkat daerah juga telah disiapkan untuk menjalankan perubahan tersebut secara efisien dan akuntabel.

“Sumber daya manusia pada pemerintah daerah sudah siap merealisasikan berbagai perubahan mengenai efisiensi belanja daerah,” katanya.

Menutup sambutannya, Hamenang berharap jawaban tersebut dapat menjadi bahan masukan dalam pembahasan Raperda berikutnya.

“Mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengiringi kita untuk memasuki tahapan pembahasan berikutnya,” ucapnya.

Rapat Paripurna tersebut juga menjadi momentum pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Raperda PDRD yang akan melanjutkan proses pembahasan secara lebih detail bersama pemerintah daerah. (TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo)